Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Pandemi Covid-19 dan Pendekatan Kebijakan Multikrisis: Sebuah Refleksi Teoritis Laila Kholid Alfirdaus; Teguh Yuwono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8699

Abstract

Pandemi yang diakibatkan infeksi Covid-19 sejak akhir 2019 hingga saat ini memberikan pelajaran baru atas pendekatan kebijakan. Selama ini, ilmuan cenderung melihat kebijakan pada dari dua kutub pendekatan, yaitu kebijakan sebagai business as usual dan kebijakan di masa krisis. Munculnya pandemi ini rupanya menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan dalam kebijakan dalam situasi krisis. Mulai dari ketidakjelasan informasi tentang virus, ketidakpastian berakhirnya penularan, dilema prioritas kesehatan dan ekonomi, terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, adalah beberapa persoalan global yang  terus mencuat di tengah tekanan publik yang makin besar terhadap kebijakan pemerintah. Artikel ini berusaha mengurai kerumitan kebijakan dalam konteks Covid-19, yang penulis sebut sebagai kebijakan multi-krisis. Dengan mengandalkan pada penelitian sekunder dengan sumber utama adalah dokumen-dokumen literatur, maka artikel ini adalah tawaran ide dalam mengkerangkai teori kebijakan.
Making rural people’s fate in the hand of urban entities? A question of natural resource governance and rural-urban linkage in Indonesia Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.478 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v4i1.4750

Abstract

The idea of rural-urban linkage, which is meant to tackle the issue of urban bias in development, requires trust and equality as fundamental conditions. However, building trust and promoting equality is never easy in rural-urban linkage promotion. Natural resources governance is among the areas which usually show us how difficult it is to promote rural-urban linkage for the hardships in power relations among the actors involved. As having long been noted, the issues of natural resources in Indonesia is contentious; leading to strong debate even conflict. Transparency and accountability often become big questions in natural resources governance, followed with hard deliberation between authorities, companies, and community contrary to the policy. These matters result in further problems of trust, equality, and representation, which further leads to difficulty in rural-urban linkage strengthening. As reflected from mining cases in Central Java and oil palm plantation in Central Kalimantan, we can see clearly how power relations between the pros (usually urban people represented by government apparatus and corporations) and cons (rural people; community) are usually lagging. Policy hardly counts the dissenting voices from the cons. Local authorities decide what is good and not for rural people dealing with natural resources issue. They promote economic development and poverty reduction through natural resources business, which is hardly proven. Natural resources policy is more often made one sided. Sometimes there is repression to suppress against a community that refuses the existence of corporations. This paper discusses challenges to the idea of rural-urban linkages from the experience of natural resources governance in Indonesia. From the cases we studied, we can learn that in order to promote linkage, and, further, equality between rural and urban areas, it is crucial to take into account deliberation, because urban entities are not supposed to make the rural people’s fate, just by exploiting and isolating them from decision making.
Dari identitas ke ideologi: Penguatan arah kebijakan programatik partai politik Laila Kholid Alfirdaus
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.234 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v3i2.3886

Abstract

Sebagaimana disepakati berbagai pihak, persoalan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang makin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Publik dan masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai seringkali merespon isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai berkuasa, dan sebaliknya, partai berkuasa akan selalu menentang pendapat partai oposisi. Faktornya penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama di periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. Kedua, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit didalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, partai nir konsistensi, menyebabkan kesulitan identifikasi arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi politik pemilih. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi resiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Ideology shifting di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.
Co-Authors Aifa Dafa Assyifa Al Farisi, Muhammad Salman Aldona Ainur Rohma Aninditya - Normalitasari Anisa Maulina Rahma Arifin Setyan Cahyanto Arina Diah Al Hamid Azahra, Jihan Marsya Budi Setiyono Cantona, Septian Reva Christiana Cristin Gauru Danny Widodo Uji Prakoso Deki Itje Dewi Ayu Wulandari Didik Try Putra Dinda Ayu Arrafi’u Nilna Munaa Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwanus Ghulam Manar Dzunuwwanus Ghulam Manar Elizabeth Anggit Sekar Citra T Eric Hiariej Eric Hiariej Fairuz Thifal Nabila Farhan Riski Tricahyo Farsijana Adeney Risakotta Farsijana Adeney-Risakotta Fitriyah - - Fitriyah Fitriyah Hafifah Bella Nugraheni Hanifa Maylasari Hasna Nur Rachmawati Hendra Ardianto Hendra Try Ardianto Henry Wahyono Holyness Nurdin Singadimedja Ita - Noviani Khanifatul Mukaromah Khasanah, Siti Uswatun KHOLQI, AHSANUL Kushandajani . Lelly Nuraviva Liona - - Lupyta Agra Divina M Septian Budiman M, Yesie Cindra Maria Lidwina Resti Maulidya, Nur Mahya Mbiri, Adeo Melly Rahmadan Ningsih Mohamad Ulil Amri Muhammad - Adnan Muhammad Alfatih Akbar Pahlevi Muhammad Syofii Mukhammad Akhmad Najich Alfayn Nabella, Monica Amy Nafirotul Karima Neny - Marlina Nila Arzaqi Nindy Ajeng Maharani Nur Hidayat Sardini Prasetyo Sitowin Priyatno Harsasto Puger Abdul Khaliq Purwanti, Uci Dewi Raden Muhammad iqbal Rahdeana Almeyna Kurnia Ramadhan, Aditya Rifqi Retna Arista Kesi Wijayanti Rina Martini Rizki Amalia Yanuartha Rosihan Widi Nugroho Rosihan Widi Nugroho S. Rouli Manalu Salsya Billa Annisa Samuel, Bob Selsie Anggela Putri Shafira Putri Vanessa Shinta Milania Rohmany Supratiwi . Suwanto Adhi Syahrur Ramadhi Syifana Awan Ardhini Teguh - Yuwono Teguh Yuwono Teguh Yuwono Theresia Rosari Sekar Cakraningtyas Turtiantoro Turtiantoro Wahid Abdulrahman Wahyu Hanie Pratiwi Wibawa, Aditya Dwi Prasetya Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Yuwanto Yuwanto